Pemerintah Brasil kini dihadapkan pada ujian berat untuk segera merealisasikan komitmen ambisius mereka dalam memulihkan lahan terdegradasi seluas 163 ribu kilometer persegi hingga tahun 2030 mendatang. Sebagaimana diwartakan dalam laporan media, meskipun target tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai kelompok masyarakat sipil, publik dan para ahli mendesak agar janji manis itu tidak berhenti sekadar di atas kertas.
Luiza Soares selaku spesialis sistem pangan dari WWF-Brasil menilai bahwa target yang dicanangkan pemerintah tergolong sangat ambisius namun membutuhkan kerja nyata yang masif di lapangan. Menurutnya, implementasi tujuan tersebut menuntut adanya pendekatan terpadu dalam pemanfaatan lahan, yang mencakup konservasi ekosistem, pemulihan produktivitas tanah rusak, hingga transformasi sistem pangan pertanian yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas.
Senada dengan hal tersebut, Pedro Sena selaku konseluer eksekutif Rede para Restauração da Caatinga menegaskan bahwa masyarakat sipil harus turut aktif memantau dan mengawasi jalannya komitmen yang telah disepakati negara. Berdasarkan laporan, komitmen ini digaungkan secara resmi pada ajang Konferensi ke-17 Para Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Combating Desertification atau COP17 yang diselenggarakan di Ulaanbatar, Mongolia.
Related Stories
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
SubscribeDi sisi lain, Rafael Giovanelli dari Instituto Escolhas menyoroti bahwa pengumuman target pemulihan ini sebetulnya datang dengan keterlambatan waktu hingga sebelas tahun lamanya. Mengutip dari laporan media, ia menyarankan agar pemerintah segera memperkuat struktur administratif serta anggaran yang memadai melalui pembentukan kelembagaan khusus yang fokus menangani pemulihan lingkungan dan pencegahan desertifikasi di kawasan rentan.
Sebagai bagian dari komitmen global Neutrality Degradation Land atau LDN, Brasil berupaya menjaga keseimbangan jumlah lahan sehat di tengah tantangan perubahan iklim global yang kian mendesak. Berdasarkan catatan resmi, negara ini menjadikan tahun 2020 sebagai acuan dasar ketika puluhan juta hektare wilayahnya menunjukkan tren penurunan kualitas tanah, sehingga langkah pencegahan dan restorasi terpadu menjadi kunci utama keberhasilan di masa depan.