DPR RI
Kumpulan artikel dengan tag DPR RI di Kabayan News.
DPR RI Targetkan Pengesahan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
Dewan Perwakilan Rakyat RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang.
All Articles
DPR RI Targetkan Pengesahan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
Dewan Perwakilan Rakyat RI menargetkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang.
Profil Paramitha Widya Kusuma, Kiprah Politik Mantan DPR RI
Profil Paramitha Widya Kusuma, politikus muda PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Bupati Brebes periode 2025-2030 setelah sebelumnya berkiprah di DPR RI.
Putusan MK soal Status Bencana Nasional, HNW Beberkan Dampak Positifnya
Mahkamah Konstitusi memperjelas parameter penetapan status bencana nasional yang dinilai dapat mempercepat penanganan serta pemulihan korban.
Bongkar Pasang Kelembagaan Hulu Migas, SKK Migas Menuju Ujung Jalan
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi segera melewati babak akhir setelah wacana peralihan fungsi ke badan usaha khusus.
Fakta Pedagang Cermin Tewas Saat Kericuhan Demo di Pejompongan
Seorang pedagang cermin bernama Bambang Setiyawan tewas akibat terjebak dalam kericuhan demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Profil Anik Sriningsih, Istri Aktivis Pati yang Berani Semprot Pimpinan DPR
Profil Anik Sriningsih, istri Koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang viral karena berorasi berani di hadapan pimpinan DPR RI untuk menuntut hukuman mati koruptor.
Usut Karhutla Sampai Akar, DPR Desak Audit Korporasi dan Manajemen
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus karhutla melalui audit korporasi menyeluruh hingga tingkat manajemen.
Demo Mahasiswa di DPR, Polisi Siagakan Tiga Posko di Tangsel
Mengantisipasi demo mahasiswa di Gedung DPR RI, aparat kepolisian menyiagakan tiga Posko Jaga Jakarta di wilayah Tangerang Selatan serta menyediakan layanan ganti oli gratis.
Profil H. Muhammad Salim Fakhry, Bupati Aceh Tenggara Periode 2025-2030
H. Muhammad Salim Fakhry, S.E., M.M. adalah seorang politikus senior asal Aceh yang menjabat sebagai Bupati Aceh Tenggara periode 2025-2030. Sebelumnya, beliau memiliki rekam jejak panjang di lembaga legislatif mulai dari tingkat kabupaten hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Proyeksi RUU Pemilu, Skenario Reformasi Sistem dan Desentralisasi
Analisis prediktif menunjukkan kecenderungan perombakan sistem pemilu melalui RUU Pemilu. Isu proporsional terbuka, desentralisasi, dan pemilu asimetris menjadi fokus utama reformasi.
Daftar 5 Anggota DPR RI Dapil Sumbar yang Belum Lapor LHKPN 2025
Sebanyak lima anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat belum melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKPN periode 2025 ke KPK.
Proyek P3-TGAI di Aceh Tenggara Disorot, Sasaran Dipertanyakan
Proyek P3-TGAI di Aceh Tenggara mendapat sorotan dari aktivis mahasiswa karena dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah irigasi petani.
Analisis Perombakan AKD Golkar, Skenario De-eskalasi Bamsoet
Analisis menunjukkan rotasi AKD Golkar merupakan langkah konsolidasi internal. Kecenderungan de-eskalasi pengaruh Bamsoet berpeluang memicu penyesuaian posisi pada fraksi koalisi lainnya.
Gantikan Hetifah, Agung Widyantoro Resmi Pimpin Komisi X DPR
DPR RI resmi melantik Agung Widyantoro sebagai Ketua Komisi X yang baru untuk menggantikan Hetifah Sjaifudian atas penugasan dari Fraksi Partai Golkar.
DPR Mendesak BMKG Masifkan Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla
Komisi V DPR RI mendesak BMKG untuk segera melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya preventif menghadapi meluasnya ancaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.
Kabar Gembira, PPPK Paruh Waktu Siap Alih Status Penuh di 2027
Pemerintah dan DPR sepakat menuntaskan alih status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027, sekaligus melarang daerah menambah pegawai baru.
Dicecar Soal Laporan Utang, Purbaya Tantang Balik DPR Minta Kapan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tantangan balik kepada DPR RI terkait batas waktu penyerahan laporan profil utang Pemerintah dalam rapat Banggar.