Resolusi PBB Setujui Peta Dunia Baru, Koreksi Ukuran Wilayah

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menyetujui sebuah resolusi penting untuk mengadopsi peta dunia baru. Berdasarkan laporan media internasional, langkah ini diambil guna merefleksikan ukuran relatif yang sebenarnya dari berbagai negara di seluruh dunia.

Resolusi yang dinamakan "Corrigir o Mapa" atau "Correct the Map" tersebut diinisiasi oleh negara-negara anggota Uni Afrika bersama Bahamas. Dalam pemungutan suara yang digelar, rancangan resolusi ini mendapatkan dukungan luar biasa dengan 164 suara mendukung, enam abstain, dan hanya Amerika Serikat yang menyatakan penolakan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghadirkan representasi global yang lebih adil dan merata, khususnya bagi wilayah Afrika. Sebagaimana diwartakan, para pendukung resolusi menilai bahwa distorsi pada peta konvensional selama ini telah menyebabkan minimisasi simbolis terhadap benua Afrika dalam persepsi kolektif masyarakat dunia.

Selama puluhan tahun, dunia internasional umumnya mengandalkan proyeksi Mercator yang dirancang oleh kartografer Gerardus Mercator pada tahun 1569. Kendati sangat membantu keperluan navigasi laut karena mempertahankan garis arah yang akurat, proyeksi ini dinilai kurang ideal untuk merepresentasikan permukaan bumi secara keseluruhan.

Akibat dari penggunaan proyeksi tersebut, wilayah-wilayah yang terletak jauh dari garis ekuator tampak jauh lebih besar secara tidak proporsional dibanding daerah yang mendekati khatulistiwa. Sebagai contoh konkret, Greenland seringkali digambarkan memiliki ukuran yang menyerupai benua Afrika atau bahkan lebih besar dari Amerika Selatan.

Padahal, secara geografis yang sebenarnya, luas daratan Afrika tercatat 14 kali lipat lebih besar daripada Greenland. Berdasarkan data ilmiah, ukuran sebenarnya dari Greenland hampir setara dengan Republik Demokratik Kongo saja.

Sejumlah kritikus menduga bahwa dominasi proyeksi Mercator dipelihara karena cenderung memperbesar serta memposisikan Eropa dan Amerika Utara di pusat pandangan dunia. Kondisi ini dinilai berpotensi melanggengkan persepsi usang mengenai superioritas kawasan barat.

Resolusi PBB tersebut secara tegas menyatakan keprihatinan bahwa distorsi visual ini berkontribusi dalam mengecilkan porsi wilayah Afrika, Amerika Latin, serta Asia Selatan. Hal tersebut dikhawatirkan mampu memperkokoh pandangan global yang timpang serta memicu prasangka di ranah geopolitik maupun lingkungan.

Sebagai solusi atas permasalahan historis tersebut, resolusi ini merekomendasikan penggantian proyeksi Mercator dengan proyeksi Equal Earth. Peta yang diperkenalkan pada tahun 2018 ini dirancang mampu menampilkan luas permukaan wilayah bumi secara jauh lebih akurat dan proporsional.

Melalui proyeksi Equal Earth, wilayah Eropa terlihat lebih padat, Greenland mengalami penyusutan drastis, sementara daratan Brasil dan benua Afrika tampil dengan proporsi yang jauh lebih luas serta sesuai dengan realitas fisik bumi. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pemulihan keadilan kognitif.

Dukungan terhadap perubahan ini juga datang dari pemerintah Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan bahwa negaranya siap meninggalkan proyeksi Mercator demi beralih ke representasi peta yang memuat ukuran wilayah secara objektif dan akurat.

Pihak Uni Afrika menyambut baik keputusan bersejarah ini setelah melalui berbagai rangkaian konsultasi informal di PBB sejak awal tahun. Perwakilan Uni Afrika menegaskan bahwa benua tersebut kini menuntut untuk ditampilkan dalam dimensi yang sebenarnya secara geografis, historis, maupun ekonomi.

Di sisi lain, perdebatan mengenai distorsi peta dunia juga pernah disoroti oleh Selandia Baru melalui kampanye kreatif yang menyoroti posisi negara tersebut di sudut peta konvensional. Kehadiran proyeksi Equal Earth diharapkan mampu mengakomodasi berbagai sudut pandang global yang lebih berimbang.

Menutup rangkaian resolusi tersebut, PBB turut mendesak berbagai platform teknologi digital serta penyedia layanan peta interaktif untuk segera membuka dialog dengan negara anggota demi mengadopsi standar pemetaan yang lebih akurat dan berkeadilan.