Konflik Lahan Memanas di Aceh Timur, Puluhan Tahun Menggarap Diminta Pergi

Sebagaimana diwartakan oleh media lokal, konflik agraria antara warga dan pihak korporasi di Kabupaten Aceh Timur kian memanas dan berujung pada ketegangan di tengah masyarakat. Persoalan sengketa lahan ini melibatkan ribuan jiwa yang tersebar di tiga kecamatan berbeda akibat perebutan ruang hidup yang telah mereka kelola selama puluhan tahun.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, kawasan kebun tersebut sejatinya telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat jauh sebelum mereka mengenal istilah Hak Guna Usaha. Di bawah naungan pohon durian, karet, pinang, kelapa, hingga cokelat yang mereka tanam secara mandiri, warga menggantungkan nasib ekonomi keluarga secara turun-temurun.

Warga dari Gampong Alue Kaol dan Alue Meurante, Kecamatan Rantau Selamat, menyatakan bahwa mereka telah bercocok tanam di wilayah tersebut sejak tahun 1986 silam. Selama puluhan tahun lamanya, masyarakat mengeklaim sempat hidup berdampingan secara damai dengan pihak pengelola perkebunan sawit tanpa adanya persoalan mendasar yang berarti.

Namun situasi berubah drastis setelah manajemen baru perusahaan mengambil alih kendali operasional dan meminta warga untuk segera meninggalkan kawasan yang mereka garap. Sekretaris Gampong Alue Kaol, Budiman, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.200 warga yang terdampak langsung oleh kemelut sengketa lahan ini di tiga wilayah kecamatan.

Tokoh masyarakat setempat, Ismail alias Aki Rayeuk, mempertanyakan dasar hukum dari permintaan agar warga pergi setelah sekian lama mengelola tanah tersebut. Menurutnya, pihak perusahaan seharusnya melarang warga sejak awal jika memang wilayah itu masuk dalam konsesi resmi, alih-alih baru mempermasalahkannya sekarang.

Upaya warga untuk meminta kejelasan melalui audiensi resmi dan pengecekan dokumen tapal batas lahan kepada pihak korporasi justru menemui jalan buntu. Hingga kini, masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mencari solusi adil demi melindungi hak-hak hidup warga yang terancam kehilangan sumber penghidupan mereka.