Koalisi Oposisi Nicaragua Nilai Reformasi Konstitusi Kubur Demokrasi

Sebagaimana diberitakan oleh media Infobae, sebanyak sebelas organisasi demokratis dan oposisi di Nicaragua mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengecam reformasi parsial pada konstitusi negara tersebut. Berdasarkan laporan yang dirilis pada Jumat, perubahan aturan dasar yang disetujui dalam legislatur pertama itu dinilai sebagai bentuk nyata dari keruntuhan tatanan konstitusional.

Para kelompok oposisi menegaskan bahwa proses legislasi tersebut sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai tindakan hukum yang sah maupun ekspresi kedaulatan yang murni. Menurut mereka, langkah yang digalang oleh pemerintahan di bawah rezim Ortega-Murillo tersebut sengaja dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan absolut dan menyingkirkan elemen oposisi.

Lebih lanjut, dokumen kecaman tersebut menyoroti bagaimana perdebatan parlemen diabaikan karena disahkan secara kilat oleh Majelis Nasional tanpa pengawasan publik. Proses konsultasi warga yang dilakukan juga dinilai cacat karena hanya melibatkan kalangan internal pemerintah, aparat militer, kepolisian, serta kader partai penguasa.

Para penandatangan pernyataan ini turut mempermasalahkan pengesahan figur "copresidencia" atau kepresidenan bersama yang dianggap tidak memiliki legitimasi dari kehendak rakyat. Terlebih lagi, kebijakan tersebut memperpanjang masa jabatan hingga tujuh tahun bagi berbagai posisi strategis, mulai dari legislatif hingga jajaran pimpinan militer.

Menanggapi situasi genting ini, koalisi oposisi mendesak komunitas internasional dan badan-badan multilateral untuk menolak keabsahan hukum reformasi tersebut. Mengutip seruan mereka, aliansi politik tersebut meminta agar solidaritas terhadap warga Nicaragua terus dijaga demi memulihkan kembali tatanan hukum dan hak asasi manusia.