Kejari Langkat Didesak Eksekusi Terpidana Akuang Rugikan Negara 856 Miliar

Sebagaimana diwartakan, desakan keras diarahkan kepada aparat penegak hukum agar segera menunjukkan taringnya dalam menuntaskan perkara hukum yang mandek. Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga Kejaksaan Agung didesak agar bekerja secara profesional untuk segera mengeksekusi terpidana korupsi alih fungsi kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng.

Berdasarkan laporan media, desakan tersebut muncul lantaran terpidana kasus korupsi yang menelan kerugian negara hingga Rp856.801.945.550 itu sampai saat ini belum juga dieksekusi. Ironisnya lagi, bahkan sejak masih berada pada tahap penyidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan dilaporkan tidak pernah ditahan.

Pengamat Sosial dari Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan Sumatera Utara, Abdul Rahim Daulay, menyampaikan pandangannya terkait lambannya penanganan perkara ini. Momentum pergantian pejabat Kasi Intelijen di lingkungan Kejari Langkat disebutnya sebagai ujian besar yang harus segera dituntaskan dengan mengamankan terpidana.

Mengutip pernyataan Rahim, "Ini merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi Kasi Intel yang baru. Namun, tugas tersebut harus dijalankan secara profesional dan serius, yang bersangkutan harus dicari dan segera diamankan untuk menjalani putusan hukum yang telah berkekuatan hukum." Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut demi menghindari kecurigaan publik.

Lebih lanjut, desakan transparansi ini dinilai sangat krusial mengingat Korps Adhyaksa baru saja memperingati hari lahirnya yang ke-81 tahun pada awal September lalu. Pihak kejaksaan dituntut untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah publik.

Mengakhiri pandangannya, Rahim menambahkan bahwa berbagai polemik internal yang sempat mencuat di tubuh kejaksaan harus dijadikan pelajaran berharga. Setiap proses penegakan hukum wajib dijalankan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada keadilan masyarakat.